Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Go down

Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by qbeatchz on Thu Oct 30 2008, 15:02

Kamis, 30-10-2008 | 14:42:00
Akhirnya RUU Pornografi Disahkan
Laporan: Kompas.com

Jakarta, Tribun - Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P.

Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.

Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.(*)
avatar
qbeatchz
Wakil Camat
Wakil Camat

Male Jumlah posting : 1114
Age : 32
Lokasi : MAKASSAR
Reputasi : 0
Nilai : 3480
Registration date : 23.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by marcel^_^freezer on Fri Oct 31 2008, 00:43

waduh.....kasian qbeatchz nihhhh

kalo RUU Pornografi udah disahkan yang diatas gw bisa gagal jadi aktor blue nihh....hehehhehehhe He3x...
avatar
marcel^_^freezer
Wakil Walikota
Wakil Walikota

Male Jumlah posting : 1951
Age : 36
Lokasi : jakarta selatan
Reputasi : 0
Nilai : 3517
Registration date : 11.07.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by josatriani on Fri Oct 31 2008, 01:26

Wah akhirnya disahkan juga..
He3x...

Kita tggu aja besok,ada apa kira2 reaksi yg kontra dgn disahkany RUU ini..
Metal!

Thanks bro infonya!
avatar
josatriani
Calon Walikota
Calon Walikota

Male Jumlah posting : 2105
Age : 35
Lokasi : BREBES-JATENG
Reputasi : 2
Nilai : 3561
Registration date : 26.06.08

Lihat profil user http://josatriani.wordpress.com

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by vegaterz on Fri Oct 31 2008, 03:34

Mudah2an jika niatna baik, djalankan dg baik, hasilna jg baik
avatar
vegaterz
Pendatang Resmi
Pendatang Resmi

Male Jumlah posting : 7
Age : 36
Lokasi : jakarta
Reputasi : 0
Nilai : 3431
Registration date : 05.10.08

Lihat profil user http://www.dodic-shot.blogspot.com

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by sendoh on Fri Oct 31 2008, 04:21

iyag td gw brita...

Metal!

sendoh
Wakil Lurah
Wakil Lurah

Male Jumlah posting : 767
Age : 31
Lokasi : localhost
Reputasi : 0
Nilai : 3504
Registration date : 31.07.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by qbeatchz on Fri Oct 31 2008, 07:50

INILAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.


2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
avatar
qbeatchz
Wakil Camat
Wakil Camat

Male Jumlah posting : 1114
Age : 32
Lokasi : MAKASSAR
Reputasi : 0
Nilai : 3480
Registration date : 23.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by qbeatchz on Fri Oct 31 2008, 07:51

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN


Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN


Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "mengunduh" adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "mempertontonkan diri" adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "materi seksualitas" adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.
avatar
qbeatchz
Wakil Camat
Wakil Camat

Male Jumlah posting : 1114
Age : 32
Lokasi : MAKASSAR
Reputasi : 0
Nilai : 3480
Registration date : 23.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by sendoh on Fri Oct 31 2008, 08:36

wew yg d atas gw ang hukum yag bingung wekz

sendoh
Wakil Lurah
Wakil Lurah

Male Jumlah posting : 767
Age : 31
Lokasi : localhost
Reputasi : 0
Nilai : 3504
Registration date : 31.07.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by kafein on Fri Oct 31 2008, 09:56

hah?? soal ketelanjangan gw msh bingung dan gw merasa msh rancuh dgn tuh kata ,,, apa gw bego yeh ... apa ketelanjangan memasuki gaya berpakaian huaaaaaaaaaaah Au ah!!
ada yg bs ngejelasin lebih detail ???
thx bro atas infonya
avatar
kafein
Ketua RW
Ketua RW

Male Jumlah posting : 637
Age : 33
Reputasi : 0
Nilai : 3546
Registration date : 12.06.08

Lihat profil user httP://kafein4u.blogspot.com

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by Meong on Sat Nov 01 2008, 23:51

T-O-P B-G-T I-N-P-O-N-A O-M Siiip!

warga kecil ngikut aj dweh..
perkara ditangkep gara2 nonton peLm pelangi mah kayaknya ngga...
aman aman ajeee...
seneng

saLam//
avatar
Meong
Calon Walikota
Calon Walikota

Male Jumlah posting : 2353
Age : 24
Lokasi : tempat nYang jauh dari plasa. mall. waRnet. hotspot. acces pOint. tuKang VCD bajakan dll
Reputasi : 0
Nilai : 3552
Registration date : 08.06.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by cute_izna on Sun Nov 02 2008, 02:38

mantaf nie.... Siiip!
moga gak ada lg yg namanya artis icekal gara2 pakaian ma goyangan seronok STRESS!!
tapi jgn2 masyarakat tetep aja ada yg mikir "adanya aturan kan buat ilanggar" Awas... GRRRR STRESS!!
avatar
cute_izna
Ketua RT
Ketua RT

Female Jumlah posting : 392
Age : 31
Lokasi : Solo, Madiun Kota Gadiz
Reputasi : 0
Nilai : 3597
Registration date : 21.04.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by Cob4in on Mon Nov 03 2008, 06:23

Jiah ga bakalan bisa liat trio macan lagi d0nk malu... Razz
avatar
Cob4in
Asisten RW
Asisten RW

Male Jumlah posting : 499
Age : 72
Lokasi : Antara ada dan tiada
Reputasi : 1
Nilai : 3656
Registration date : 16.03.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by BlueBoy on Mon Nov 03 2008, 22:56

He3x... He3x... Bisa" besok Cs An Juga Dilarang Nech..
avatar
BlueBoy
Ajudan Walikota
Ajudan Walikota

Male Jumlah posting : 1607
Age : 30
Lokasi : Jogja Next to Porjo
Reputasi : 0
Nilai : 3572
Registration date : 16.05.08

Lihat profil user http://putra-putrablogs.blogspot.com/

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by menodumbz on Tue Nov 04 2008, 00:10

seneng padahal banyak yank gag setuju tp tetep aj dsahin..

mw gimana lg..

hehee*

seneng
avatar
menodumbz
Wakil Camat
Wakil Camat

Male Jumlah posting : 1137
Age : 29
Lokasi : Mig33 CILEDUG
Reputasi : 0
Nilai : 3541
Registration date : 21.06.08

Lihat profil user http://download-software-id.blogspot.com/

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by neo_boys on Tue Nov 04 2008, 19:56

kalo gw sngnya bagian ini:
Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
berarti gw bisa maen hakim sendiri
krn eh krn, kan itu jg pembinaan, supaya orgnya kapok
hehehehehe

buat aturan ko kaya maenan aja
itulah akibatnya kalo orang ga bisa dibilangin
padahal pasal2nya msh byk yg rancu, tp krn gengsi tetap aja disahkan
mknya asik bisa maen hakim sendiri
hehehehehehe
avatar
neo_boys
Wakil Camat
Wakil Camat

Male Jumlah posting : 1135
Age : 38
Lokasi : Jakarta - Kota Deltamas - Purwokerto
Reputasi : 0
Nilai : 3665
Registration date : 18.02.08

Lihat profil user http://www.neoboys.peperonity.com

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by vidvox on Tue Nov 04 2008, 23:23

wah?? kasian dangduters ngga bisa liat goyang ngebor,gergaji dll wew!!
avatar
vidvox
Calon Ketua RT
Calon Ketua RT

Male Jumlah posting : 272
Age : 32
Lokasi : yogyakarta
Reputasi : 0
Nilai : 3592
Registration date : 27.04.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by qbeatchz on Tue Nov 04 2008, 23:42

neo_boys wrote:kalo gw sngnya bagian ini:
Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
berarti gw bisa maen hakim sendiri
krn eh krn, kan itu jg pembinaan, supaya orgnya kapok
hehehehehe

buat aturan ko kaya maenan aja
itulah akibatnya kalo orang ga bisa dibilangin
padahal pasal2nya msh byk yg rancu, tp krn gengsi tetap aja disahkan
mknya asik bisa maen hakim sendiri
hehehehehehe
ntar sya yg jd jaksanya ckakakak, sapa mau jd pgacaranya,
Bener bget om neo, perlu di uji materi kata ahli2 undang2
avatar
qbeatchz
Wakil Camat
Wakil Camat

Male Jumlah posting : 1114
Age : 32
Lokasi : MAKASSAR
Reputasi : 0
Nilai : 3480
Registration date : 23.08.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by cah.geblek on Wed Nov 05 2008, 04:43

kita-kira bisa sukses 100 % gk ya
dari awalnya ud bnyak pro - contra
yg stuju seneng..
yg g setuju cuek mgkin seneng
avatar
cah.geblek
Hansip
Hansip

Male Jumlah posting : 71
Age : 23
Lokasi : neng ngarep PC butut
Reputasi : 0
Nilai : 3400
Registration date : 04.11.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by cutenk_06 on Wed Nov 05 2008, 21:03

RUU anti fornografi terkesan terburu2 dan kurang objektif Hacrutz!
avatar
cutenk_06
Sesepuh Masyarakat
Sesepuh Masyarakat

Male Jumlah posting : 696
Age : 37
Lokasi : Sukabumi
Reputasi : 0
Nilai : 3558
Registration date : 30.05.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by smitho on Sun Nov 09 2008, 19:33

Razz saiah jd mikir apakah nanti objek wisata pantai di bali yg notabene dikunjungi org bule untk berjemur diharuskan memakai pakaian resmi ky jas dll cape deeeeh
au ah.............. Au ah!!
avatar
smitho
Hansip
Hansip

Male Jumlah posting : 77
Age : 32
Lokasi : Tuban
Reputasi : 0
Nilai : 3397
Registration date : 07.11.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

Re: Akhirnya RUU Pornografi Disahkan [DIGEMBOK]

Post by Sponsored content


Sponsored content


Kembali Ke Atas Go down

Kembali Ke Atas

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik